Pengadilan Negeri Garut Kelas IBw3c
Tanggal : Sabtu, 19 Oktober 2019
Home SOSIALISASI RENCANA KERJA (RENJA), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) MAHKAMAH AGUNG RI

SOSIALISASI RENCANA KERJA (RENJA), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) MAHKAMAH AGUNG RI

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Rabu, 01 Februari 2017 / Berita Terbaru


SOSIALISASI RENCANA KERJA (RENJA), SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (SAKIP) DAN CETAK BIRU (BLUE PRINT) MAHKAMAH AGUNG RI
Garut, Pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 bertempat di Ruang Sidang Utama (Garuda) Pengadilan Negeri Garut telah dilaksanakan Sosialisasi Rencana Kerja (RENJA), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI. Acara tersebut dipimpin oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut yaitu Bapak Kadarwoko, SH., M.Hum.

Acara Sosialisasi tersebut dibagi ke dalam 3 (Tiga) Sesi. yaitu :

1. Sesi I : Sosialisasi Rencana Kerja (RENJA)

Narasumber : Sudrajat, SE., MM.

2. Sesi II : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Narasumber : Sudrajat, SE., MM.

3. Sesi III : Sosialisasi Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung RI

Narasumber : Kadarwoko, SH., M.Hum.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Kadarwoko, SH., M.Hum. memaparkan bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Peradilan intinya adalah meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan. Sarana dan Prasarana akan selalu ditingkatkan dalam menunjang hal tersebut. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut secara khusus mengintruksikan kepada Bapak Dede Parjaman, SH. (Panitera Pengadilan Negeri Garut) beserta jajaran Kepaniteraan untuk memonitor terus perkembangan CTS/SIPP.

Bapak Atep Sopandi, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Garut) Memberikan himbauan dalam penarikan kesimpulan agar supaya kesadaran seluruh stakeholder yang ada di Pengadilan Negeri Garut untuk mendukung upaya dalam Persiapan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) ini. Seperti pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) terutama dalam layanan utama Peradilan yaitu sidang. Diharapkan bekerjasama antar bagian baik dari Hakim, Kepaniteraan maupun Kesekretariatan melaksanakan sesuai dengan SOP. Untuk itu SOP harus dipahami dan dibuat sesederhana mungkin.


[fancygallery id="1" album="88" albumselection="dropdown"]
Berita Terbaru
  • PERINGATAN HUT DHARMAYUKTI KARINI KE XVII DAN PENYERAHAN BDBS TAHUN 2019 DHARMAYUKTI KARINI CABANG GARUT
    Jumat, 11 Oktober 2019

    Lebih Lanjut
  • RAPAT BULANAN PENGADILAN NEGERI GARUT PERIODE BULAN OKTOBER 2019
    Selasa, 08 Oktober 2019

    Lebih Lanjut
  • UPACARA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN PANCASILA PADA PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Selasa, 01 Oktober 2019

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Polda Jawa Barat

Polda Jawa Barat
JL. Soekarno Hatta, No. 748 Cipadung kulon, Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Indonesia

Badilum

Badilum
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI, JL. Ahmad Yani, Kavling 58, Indonesia

JDIH Mahkamah Agung RI

JDIH Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Sudirman, 20 Ilir IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Standar Operasional Prosedur
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 Revisi 2018 (Baru)

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017

7. Rencana Kerja dan Program Kerja (RENJA)
file : 2016-2017 | 2018

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018

Pengunjung Situs
HARI INI : 159 ORANG

KEMARIN : 226 ORANG

MINGGU INI : 1404 ORANG

BULAN INI : 4,698 ORANG

TOTAL : 67,927 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami