PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IBw3c
Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Home Proses Ijin Penggeledahan

Proses Ijin Penggeledahan

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Rabu, 16 Maret 2016


  1. Sesuai Pasal 33 ayat (1) KUHAP hanya penyidik yang dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

  2. Dalam hal rumah yang akan digeledah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, maka Ketua Pengadilan Negeri dari daerah tersebut hanya mengetahuinya.

  3. Apabila perkara yang bersangkutan belum dilaporkan kepada Pengadilan Negeri di tempat kejadian perkara yang menurut ketentuan yang berlaku adalah Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana rumah tersebut terletak, wajib memberi izin penggeledahan.

  4. Dalam tindak pidana koneksitas yang berwenang memberi izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan dimana perkara tersebut akan diajukan.

  5. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 KUHAP), dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.

  6. Kata "segera" adalah waktu yang wajar pada kesempatan yang pertama apabila situasi dan kondisi sudah memungkinkan, dan terhadap permohonan persetujuan tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak boleh menolak.


Sumber:
- Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 52-53.




Tags :
Berita Terbaru
  • RAPAT BULANAN SEPTEMBER PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Kamis, 20 September 2018

    Lebih Lanjut
  • RAPAT PERSIAPAN AUDIT EKSTERNAL SURVEILLANCE DARI PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
    Sabtu, 25 Agustus 2018

    Lebih Lanjut
  • RAPAT BULANAN AGUSTUS PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Sabtu, 25 Agustus 2018

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Polda Jawa Barat

Polda Jawa Barat
JL. Soekarno Hatta, No. 748 Cipadung kulon, Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Indonesia

Badilum

Badilum
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI, JL. Ahmad Yani, Kavling 58, Indonesia

JDIH Mahkamah Agung RI

JDIH Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Sudirman, 20 Ilir IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Standar Operasional Prosedur
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 Revisi 2018 (Baru)

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017

7. Rencana Kerja dan Program Kerja (RENJA)
file : 2016-2017 | 2018

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018

Pengunjung Situs
HARI INI : 0 ORANG

KEMARIN : 0 ORANG

MINGGU INI : 0 ORANG

BULAN INI : 0 ORANG

TOTAL : 0 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami