PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IBw3c
Tanggal : Rabu, 21 November 2018
Home Biaya Posbakum

Biaya Posbakum

Dibuat Oleh : Admin PTIP / Selasa, 08 Maret 2016



Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :




  1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

  2. Mewujudkan hak konstitusional semuaa warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.

  3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

  4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.


Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.




Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum




  1. Penerima Bantuan Hukum berhak :

    1. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.

    2. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.

    3. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



  2. Penerima Bantuan Hukum wajib :

    1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.

    2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.








Tags :
Berita Terbaru
  • RAPAT BULANAN SEPTEMBER PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Kamis, 20 September 2018

    Lebih Lanjut
  • RAPAT PERSIAPAN AUDIT EKSTERNAL SURVEILLANCE DARI PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT
    Sabtu, 25 Agustus 2018

    Lebih Lanjut
  • RAPAT BULANAN AGUSTUS PENGADILAN NEGERI GARUT KELAS IB
    Sabtu, 25 Agustus 2018

    Lebih Lanjut
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas
Pencarian
Informasi Pengadilan

Kontak Email : [email protected]
No. Telp : (0262)233042
Fax: (0262)233042
Alamat : Jl. Merdeka No. 123 Garut Jawa Barat
Kode Pos : 44151

Melalui situs ini kami bertekad untuk senantiasa melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung RI dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, profesional, serta memberi kemudahan dalam pemberian informasi dan pelayanan bagi masyarakat dan para pencari keadilan.

Link Terkait

Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara NO.9-13 Jakarta

Pengadilan Tinggi Bandung

Pengadilan Tinggi Bandung
Jl. Cimuncang No. 21 D Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Negeri Garut

Kejaksaan Negeri Garut
Jl. Merdeka No. 222, Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut

Pemerintah Daerah Kab. Garut
Jl. Pembangunan No. 199, Garut

Polda Jawa Barat

Polda Jawa Barat
JL. Soekarno Hatta, No. 748 Cipadung kulon, Bandung, Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
JL. RE. Martadinata, No. 54, Indonesia

Badilum

Badilum
Gedung Bersama Satu Atap Mahkamah Agung RI, JL. Ahmad Yani, Kavling 58, Indonesia

JDIH Mahkamah Agung RI

JDIH Mahkamah Agung RI
Jl. Jend. Sudirman, 20 Ilir IV, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Standar Operasional Prosedur
SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan serta dalam upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas, maka berikut ini adalah Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Garut :

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
file : 2017 | 2018

2. Rencana Strategis (RENSTRA)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | 2015-2019 (Baru) | Reviu RENSTRA 2015-2019 Revisi 2018 (Baru)

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
file : 2010-2014 | 2015-2019 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2017 | Reviu IKU 2015-2019 Revisi 2018

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
file : 2010-2016 | 2017 | 2018 | 2019

6. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
file : 2014 | 2015 | 2016 | 2017

7. Rencana Kerja dan Program Kerja (RENJA)
file : 2016-2017 | 2018

8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
file : 2016 | 2017

9. Perjanjian Kinerja
file : 2017 | 2018

Pengunjung Situs
HARI INI : 0 ORANG

KEMARIN : 0 ORANG

MINGGU INI : 0 ORANG

BULAN INI : 0 ORANG

TOTAL : 0 ORANG
Copyright © 2018. Designed by PN-Garut Beranda BeritaWilayah YuridiksiHubungi Kami