SOP | Pengadilan Negeri Garut

SOP

STANDARD OPERATING PROCEDURES
(SOP)
PENGADILAN NEGERI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

TAHUN
2011

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Jalan Surapati No. 47 Bandung
Telp : (022) 2506035, 2514529
Fax : (022) 2531267, 2500026
Website : http://pt_bandung.go.id
E-mail : info@pt_bandung.go.id

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Bandung dapat menyusun Standard Operating Procedures bagi Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung.
Standard Operating Procedures merupakan salah satu perwujudan tekad untuk mewujudkan Visi Mahkamh Agung Republik Indonesia menuju Peradilan Yang Agung dengan Misinya sebagai berikut :
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan;
Bahwa Standard Operating Procedures bagi Pengadilan Negeri Se-Wilayah Jawa Barat merupakan hasil pembahasan pada Rapat koordinasi Pengadilan Tinggi Bandung dengan Para Ketua dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Se- Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 2011 di Pengadilan Tinggi Bandung dan Standard Operating Procedures ini merupakan Program Jangka Pendek yang harus dilaksanakan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat..
Program Jangka Pendek Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat berintikan pada :
- Percepatan penyelesaian administrasi peradilan dengan pembuatan Standard Operating Procedures (SOP) ;
- Memberikan pelayanan kepada pencari keadilan dengan pelayanan yang baik dan tepat waktu, Akuntabilitas, danTranparansi;
- Meningkatkan disiplin dan kinerja bagi Aparat Peradilan ;
- Mengefektifkan pengawasan melekat secara teratur.
Dalam kenyataan Standard Operating Procedures ini secara rutin telah dilaksanakan namun dengan adanya kesepakatan SOP ini pelaksanaan program menjadikan unifikasi/keseragaman dengan lebih terarah dan terukur, sehingga dapat diketahui dengan jelas pelaksanaan dan keberhasilanya untuk melanjutkan program-program selanjutnya;
Untuk itu semua maka SOP ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas Seluruh Aparat Pengadilan Negeri Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Bandung untuk dilaksanakan dalam mendukung Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan dalam kegiatan sehari-hari.
Akhirnya semoga SOP ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan dan cita-cita kita, Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi Ridho-Nya kepada kita sekalian.

Bandung, 4 April 2011
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,

H. S U W A R D I, S.H
Nip. 194601111971041001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

I. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN UMUM
A. Surat Masuk 1
B. Surat Keluar 1
C. Administrasi Perlengkapan 2
D. Administrasi Perencanaan 3
E. Keperluan Rumah Tangga Kantor 3
1. Pelaksanaan Tugas 3
2. Pengelola Perpustakaan 3
a. Buku-Buku yang Masuk 4
b. Peminjaman Buku 4
3. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung 4
4. Keamanan 4
Pengamanan Tamu 5
5. Kebersihan 5
F. Pelaporan 6
G. Pelaporan SIMAK BMN Semesteran 7
H. Penghapusan Barang Pada Pengadilan Negeri 7

II. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
A. Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 8
B. Proses Pengusulan Naik Pangkat 9
1. Kenaikan Pangkat Reguler 9
2. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah 10
3. Kenaikan Pangkat Pilihan 10
4. Kenaikan Pangkat Pengabdian 10
5. Kenaikan Gaji Berkala 10
6. Mutasi Hakim dan Pegawai 11
7. Usulan Jabatan 11
8. Usulan Pensiun 11
9. Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana 11
10. Cuti Hakim dan Pegawai 11
11. Hukuman Disiplin 12
12. DP3 12

III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) SUB BAGIAN KEUANGAN
A. Administrasi Keuangan 13
B. Pelaksanaan Anggaran 13
1. Gaji Induk 13
2. Gaji Susulan / Kekurangan Gaji 14
3. Uang Makan 14
4. Uang Lembur 15
5. Gaji Ke-13 15
6. Remunerasi dan Pertanggungjawabannya 16
7. Pengajuan Uang Persediaan ( UP ) 16
8. Pengajuan Tambahan Uang Persediaan ( TUP ) 16
9. Pengajuan Ganti Uang Persediaan ( GUP ) 17
10. Pengajuan Pembayaran dengan Mekanisme LS 17
11. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 17
C. Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan 18
1. Laporan Bulanan Sistem Akuntasi Pengguna Anggaran ( SAKPA ) 18
2. Laporan Keuangan Tri Wulan, Semester dan Tahunan 18
D. Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran 18
1. Buku Kas Umum 18
2. Buku Pembantu Kas 19

IV. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) KEPANITERAAN PIDANA
A. Penyelesaian Perkara 20
B. Proses Banding 21
C. Proses Kasasi 22
D. Proses Peninjauan Kembali 22
E. Proses Grasi 23
F. Delegasi 23
G. Laporan Perkara Pidana Untuk Diserahkan Kepada Kepaniteraan Hukum 24
V. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) KEPANITERAAN PERDATA
A. Penyelesaian Perkara 25
B. Proses Banding 26
C. Proses Kasasi 27
D. Proses Peninjauan Kembali 27
E. Delegasi 28
F. Sita dan Eksekusi 28
1. Sita Jaminan 28
2. Aanmaning 29
3. Sita Eksekusi 29
4. Eksekusi Riil / Pengosongan 30
5. Eksekusi Lelang 30
G. Laporan Perkara Perdata 31

VI. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP ) KEPANITERAAN HUKUM
A. Prosedur Penyelesaian Laporan Bulanan Perkara Pidana/Perdata 32
B. Prosedur Penyelesaian Laporan Jasa Hukum 32
C. Prosedur Penyelesaian Laporan Kegiatan Hakim 32
D. Prosedur Penyelesaian Catur Wulan 33
E. Prosedur Penyelesaian Semester 33
F. Prosedur Penyelesaian Wasmat 34
G. Prosedur Penyelesaian Laporan Tahunan 34
H. Penataan Arsip 34
I. Prosedur Penyelesaian Pendaftaran Badan Hukum 35

I. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
SUB BAGIAN UMUM

A. SURAT MASUK
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat surat dinas (termasuk surat permohonan perpanjangan penahanan / ijin penggeledahan, ijin penyitaan) yang ditujukan ke Pengadilan Negeri dan diterima melalui Bagian Umum.
Pengelolaan surat masuk
2 • Surat yang diterima di Cap tanda terima kemudian ditulis dalam buku agenda surat masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Bagian Umum untuk diteruskan ke Ketua Pengadilan Negeri atau Wakil Ketua Pengadilan negeri. 1 Hari
• Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri mendisposisikan surat tersebut. 1 Hari
• Surat turun ke Panitera/Sekretaris untuk di disposisikan ke Wakil Panitera/ Wakil Sekretaris. 1 Hari
• Surat di distribusikan sesuai disposisi Wakil sekretaris atau Wakil panitera. 1 Hari
• Surat yang memerlukan jawaban / tanggapan, masing-masing harus sudah dijawab / ditanggapi. 3 Hari

B. SURAT KELUAR
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor sesuai kode surat dan ditanggali, kemudian 1 lembar surat ditinggal pada Bagian Umum sebagai arsip. 1 Hari
2 Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-surat yang sangat mendesak/penting dikirim melalui kurir. 1 Hari

C. ADMINISTRASI PERLENGKAPAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Pencatatan aset/barang milik negara dan setiap ada kegiatan pengadaan barang dan jasa setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan pencatatan/pengimputan kedalam Aplikasi SIMAK BMN. 2 Hari
2 Pencatatan barang-barang persediaan ( ATK ). 2 Hari
3 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran ( NUP ) BMN. 3 Hari
4 Pembuatan Daftar Barang Ruangan ( DBR ) diselesaikan. 3 Hari
5 Pembuatan Kartu Inventaris Barang ( KIB ). 3 Hari
6 Pembuatan Laporan Neraca ( SIMAK BMN ) ke Bagian Keuangan. 3 Hari
7 Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait. 7 Hari
8 Melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. 3 Hari
9 Melakukan Opname barang setiap Triwulan. 4 Hari
10 Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak berat dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan penghapusan. 10 Hari
11 Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). 2 Hari
12 Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masih bisa diperbaiki . 4 Hari
13 Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik setiap semester. 30 Hari
14 Perawatan AC dan Komputer setiap 3 ( tiga ) bulan. 20 Hari
15 Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan. 15 Hari

D. ADMINISTRASI PERENCANAAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Menghimpun kebutuhan ATK, sarana dan prasarana penunjang kerja selama l tahun yang akan datang. 7 Hari
2 Menyusun rencana kerja tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 10 Hari
3 Menyusun rencana kerja dan program kerja Bagian Umum setiap awal tahun. 7 Hari

E. KEPERLUAN RUMAH TANGGA KANTOR
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 PELAKSANAAN TUGAS

• Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu pengelolaan perpustakaan, perawatan / pemeliharaan sarana gedung kantor, pengamanan dan kebersihan lingkungan kantor.
2 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

• Mencatat buku baru yang diterima ke dalam buku agenda, buku induk dan penomoran menurut klasifikasi. 1 Hari
• Membuat perencanaan dan mengusulkan pengadaan buku-buku Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan buku tentang hukum serta buku-buku yang ada relevansinya dengan kedinasan dilaksanakan setiap akhir tahun. 1 Hari
• Membuat catatan peminjaman dan pengembalian buku dalam buku peminjaman. 1 Hari
• Melakukan pemeliharaan,perawatan koleksi buku-buku setiap minggu.
1 Hari
a. Buku-Buku yang Masuk
1. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat ke Buku Register Induk. 2 Hari
2. Penerimaan Buku untuk Perpustakaan dicatat ke Buku Register Induk. 10 Hari
3. Kemudian buku halaman pertama diberi nomor dan di cap Stempel Perpustakaan dan dimasukkan Nomor Register.
4. Pemberian label pada buku, kemudian buku disusun pada rak buku sesuai klasifikasi masing-masing.
5. Pembuatan katalog buku.
b. Peminjaman Buku
1. Buku yang dipinjam dicatat pada Register Buku peminjaman masing-masing anggota. 1 Hari
2. Kartu diambil dan disimpan di laci khusus.
3. Penyerahan Buku kepada peminjam dan pengembaliannya paling lama 1 minggu.
4. Membuat Surat Teguran/Surat Peringatan kepada Peminjam Buku yang belum mengembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 1 Hari
3 PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

• Memanaskan genset setiap bulan. 1 Hari
• Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh pihak ketiga. 20 Hari
• Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor setiap triwulan. 5 Hari
• Menguras dan mengisi kembali hidran sesuai kebutuhan. 2 Hari
• Pengisian ulang tabung pemadam kebakaran setiap tahun. 2 Hari
4 KEAMANAN

• Menyusun uraian tugas ( Job Description ) satuan pengamanan setiap awal bulan. 1 Hari
• Melakukan Pembinaan kepada Satuan Pengamanan setiap bulan. 1 Hari
• Melakukan pengontrolan lingkungan kantor setiap 2 jam, dilaksanakan oleh petugas keamanan. 1 Hari
• Melakukan koordinasi dengan aparatur keamanan terkait ( POLRES,POLSEK, KODIM) setiap diperlukan. 1 Hari
• Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. 1 Hari
• Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja,mematikan AC,listrik dan computer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci. 1 Hari
• Menyalakan / mematikan lampu di dalam dan diluar ruangan. 1 Hari
• Mencatat dalam buku piket bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan dilingkungan kantor diluar jam kerja. 1 Hari
• Menyusun jadwal piket untuk Pegawai dan Satpam setiap akhir bulan. 1 Hari
Pengamanan Tamu
1. Tamu wajib lapor ke Petugas Piket dan mengisi buku tamu dengan meninggalkan kartu identitas dan memakai tanda tamu. 1 Hari
2. Hubungi Pejabat apakah besedia menerima atau tidak.
3. Apabila bersedia, tamu diantar langsung oleh Petugas Piket.
4. Setelah selesai, kartu identitas bisa diserahkan kembali dengan terlebih dahulu menyerahkan tanda tamu.
5 KEBERSIHAN

• Menyusun uraian tugas (Job description) petugas kebersihan dan penanggung jawab petugas kebersihan. 1 Hari
• Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas (JobDescription), karena disamping tugas-tugas tersebut diatas Bagian Umum juga bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 1 Hari
• Pelaksanaan Kebersihan dilakukan rutin setiap hari kerja, meliputi kebersihan dalam ruangan dan luar ruangan/ halaman kantor oleh petugas (cleaning service). 1 Hari
• Pelaksanaan kebersihan untuk kegiatan khusus misal : pelantikan dll dilaksanakan pada hari tersebut sebelum dan sesudah pelaksanaan. 1 Hari
• Pengangkutan sampah dilaksanakan oleh petugas kebersihan seminggu tiga kali.
1 Hari

Kenyamanan :
Untuk meningkatkan pelayanan kepada publik, diperlukan tersedianya ruangan-ruangan yang representatif, meliputi :
1. Ruang Sidang yang bersih dan sejuk.
2. Ruang Tunggu dengan kursi yang cukup.
3. Ruang Poliklinik/Kesehatan.
4. Ruang Kamar Mandi/WC yang bersih.
5. Pemeliharaan halaman/taman yang asri.
6. Penataan parkir dengan teratur dan tertib.
7. Ruang/tempat ibadah.
8. Tersedianya Kantin yang bersih.
9. Menyediakan tempat sampah yang cukup.
10. Media elektronik seperti TV dan Surat Kabar/Majalah.

F. PELAPORAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Menghimpun Bahan Laporan dari bagian-bagian dan Panmud-Panmud. 3 Hari
2 Pengetikan data/Resume/Laporan. 1 Hari

G. PELAPORAN SIMAK BMN SEMESTERAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Pelaporan SIMAK BMN Semesteran, terlebih dahulu Aplikasi Persediaan melakukan pengiriman ke SIMAK BMN. 3 Hari
2 Lakukan Rekonsiliasi Internal dengan Bagian Keuangan dengan dibuatkan Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Internal (per bulan dan per semesteran) dengan melakukan pengiriman data (SIMAK BMN ke SAKPA). 2 Hari
3 Lakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL dengan melampirkan Berita Acara Rekonsiliasi Internal dan ADK serta persyaratan lainnya. 2 Hari
4 Pengiriman Hasil Rekonsiliasi dengan KPKNL ke Korwil beserta ADK dan laporan BMN Semesteran beserta lampiran-lampiran lainnya. 1 Hari

H. PENGHAPUSAN BARANG PADA PENGADILAN NEGERI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Pembuatan SK Panitia Penghapusan Barang yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. 4 Hari
2 Setelah PN melengkapi Persyaratan Penghapusan BMN, Berkas Penghapusan diteruskan kepada KPKNL setempat untuk mendapatkan persetujuan penghapusan
BMN. 4 Hari
3 Setelah terbit surat persetujuan dari KPKNL setempat, kemudian Pengadilan Tinggi membuat permohonan Penghapusan Barang Kepada KBUA cq. Bagian Perlengkapan MA-RI. 4 Hari

II. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

A. PENINGKATAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
Mengelola Surat Dinas penting yang telah didisposisikan Ketua Pengadilan Negeri dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri:

• Surat yang diterima bagian Kepegawaian dari disposisi Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/sekretaris,Wakil Sekretaris kemudian diagenda pada buku surat masuk sejak surat itu diterima.
1 Hari
• Surat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulai dari konsep, pengetikan dan koreksi oleh bagian kepegawaian. 2 Hari
• Mengirimkan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Panitera Sekretaris baik melalui fax maupun melalui Bagian Umum. 1 Hari
• Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. Setiap Hari
• Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai (bezzeting) yang disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan jumlah data pegawai (bezzeting) dan koreksi oleh Bagian Kepegawaian. 4 Hari
• Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikan Daftar Urut Kepangkatan dan koreksi oleh Bagian Kepegawaian. 4 Hari
• Penyususnan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim Pengadilan Negeri (pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan). 4 Hari
• Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dan daftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri. Setiap Hari
• Merekap absensi Hakim dan Karyawan/i Pengadilan Negeri.
3 Hari
• Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasil rekap absen.
2 Hari
• Koreksi oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian.
• Penyerahan rekap absensi kepada Bagian Keuangan untuk Uang Makan dan Remunerasi. Paling lambat tanggal 5 setiap bulannya
• Pembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dari Pengadilan Tinggi Bandung. 1 Hari
• Pembuatan Surat Keputusan mengenai Pengelola Keuangan (SK) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan, Petugas Pengelola Anggaran Belanja Pegawai (PPABP), SK Penguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), SK Pengelola Keuangan , Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran. 1 Hari
• Pembuatan SK Honorer (Pramubakti, Supir, Satpam dan IT). 1 Hari
• Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengamat (pelaksana sesuai kebutuhan). 1 Hari
• Membuat jadwal piket karyawan/i setiap bulan. 3 Hari

B. PROSES PENGUSULAN KENAIKAN PANGKAT
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Meneliti kelengkapan berkas usulan,pengetikan usulan dan koreksi oleh bagian Kepegawaian.
• Proses penomoran dan pengiriman berkas usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri.
1 KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akan naik pangkat selama 1 ( satu ) tahun, dibuat pada akhir tahun. 3 Hari
2. Pengumpulan data pendukung usulan kenaikan pangkat. 5 Hari
3. Koreksi oleh bagian kepegawaian terhadap usulan kenaikan pangkat reguler. 3 Hari
4. Meneruskan usul kenaikan pangkat Pengadilan Tinggi Bandung. 1 Hari
2 KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

1. Menginventarisir , melengkapi dan menyiapkan usulan pegawai yang akan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. 2 Hari
2. Rapat baperjakat. 1 Hari
3. Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian. 1 Hari
4. Mengirimkan usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi. 1 Hari
3 KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

1. Menginventarisir, melengkapi dan menyiapkan usulan pegawai yang akan kenaikan pangkat pilihan. 1 Hari
2. Rapat baperjakat. 1 Hari
3. Koreksi usulan tersebut oleh bagian Kepegawaian. 1 Hari
4. Mengirim usulan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Ketua Pengadilan Tinggi. 1 Hari
4 KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

1. Pengumpulan data. 5 Hari
2. Mengusulkan usul kenaikan pangkat. 5 Hari
3. Pengetikan dan koreksi oleh bagian Kepegawaian. 3 Hari
4. Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telah ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 2 Hari
5 KENAIKAN GAJI BERKALA

1. Menyusun daftar hakimdan pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun. 4 Hari
2. Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala, dibuat 2 bulan sebelum TMT. 1 Bulan
3. Diselesaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftar gaji dan dimasukan ke file yang bersangkutan. 2 Hari
6 MUTASI HAKIM DAN PEGAWAI

1. Membuat Surat Perintah Melaksanakan tugas dan surat perintah menduduki jabatan. 1 Hari
2. Disampaikan kepada yang bersangkutan, bendahara dan dimasukan ke file yang bersangkutan. 2 Hari
7 USULAN JABATAN

1. Penelitian dokumen dan dibuatkan telaahan. 3 Hari
2. Dilakukan Baperjakat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 2 Hari
3. Mengirimkan usul jabatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 2 Hari
8 USULAN PENSIUN

1. Pengumpulan data dilakukan 6 bulan sebelum yang bersangkutan memasuki usia pensiun. 5 Hari
2. Mengirimkan usul pensiun yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 2 Hari
9 USULAN TANDA PENGHARGAAN SATYA LENCANA

1. Pengumpulan data untuk Hakim dan pegawai yang telah memasuki masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun dilakukan setiap tahun. 4 Hari
2. Mengirimkan usukan tanda penghargaan Satya lencana yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 1 Hari
10 CUTI HAKIM DAN PEGAWAI

1. Pengetikan surat cuti. 1 Hari
2. Mencatat pada buku agenda cuti. 1 Hari
3. Menyampaikan kepada yang bersangkutan dan arsip file yang bersangkutan. 1 Hari
11 HUKUMAN DISIPLIN

1. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. 1 Hari
2. Membuat surat tugas pemeriksaan dan diberikan kepada Tim pemeriksa. 2 Hari
3. Membuat dan mengirim surat pemanggilan. 2 Hari
4. Pemeriksaan oleh Tim pemeriksa dilakukan sesuai dengan kebutuhan. 1 Hari
5. Membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri serta tindak lanjut sesuai rekomendasi. 2 Hari
12 DP3

1. Menyiapkan formulir DP3, menyerahkan pada atasan langsung yang dinilai.
2. Pengetikan DP3 diselesaikan selama 15 hari kerja untuk DP3 Hakim, Struktural, Panitera Pengganti dan Juru sita, untuk DP3 karyawan diserahkan oleh Sub nya.
3. Penandatanganan oleh pejabat penilai, yang dinilai dan atasan pejabat penilai serta memasukan kembali ke file yang bersangkutan tersebut.

III. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
BAGIAN KEUANGAN

A. ADMINISTRASI KEUANGAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Mengagenda surat masuk yang sudah didisposisi oleh Ketua Pengadilan Negeri, Panitera/Sekretaris dan Wakil Sekretaris,diselesaikan sejak surat itu diterima.
• Surat keluar / jawaban surat. 1 Hari
• Membuat berita Acara Rekonsiliasi. 1 Hari
• Membuat rekapitulasi Gaji Pegawai yang disampaikan ke Bank. 2 Hari

B. PELAKSANAAN ANGGARAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 GAJI INDUK

• Membuat daftar gaji pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala, SK kenaikan pangkat, Tunjangan istri/anak dan SK mutasi). 3 Hari
• Membuat faktur pajak / surat setoran (SSP). 1 Hari
• Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya. 1 Hari
• Pengajuan Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) daftar gaji dan kelengkapannya untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1 Hari
• Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). 2 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Paling lambat tanggal 10 setiap bulan
2 GAJI SUSULAN/KEKURANGAN GAJI

• Membuat daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan beras pegawai menggunakan aplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SK kenaikan berkala,SK kenaikan pangkat, tunjangan istri/anak,SK mutasi). 3 Hari
• Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
• Koreksi daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya. 1 Hari
• Pengajuan daftar gaji susulan/kekurangan gaji dan kelengkapannya beserta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1 Hari
• Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM). 2 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
3 UANG MAKAN

• Membuat dan mengkoreksi Daftar Nominatif uang makan setelah mendapat rekapitulasi absensi dari Sub Bagian Kepegawaian. Tanggal 5 setiap bulan selesai 2 Hari
• Membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1 Hari
• Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
• Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). 1 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
1 Hari
4. UANG LEMBUR

• Membuat Surat Perintah Kerja Lembur yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1 Hari
• Membuat Daftar Absen Lembur. 2 Hari
• Pembuatan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM). 1 Hari
• Penandatanganan Daftar Nominatif uang lembur dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1 Hari
• Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pembuatan Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
• Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar. 1 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
5 GAJI KE-13 (TIGA BELAS)

• Membuat daftar gaji ke-13 Hakim dan Pegawai menggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannya mengacu pada daftar gaji Bulan Juni, dilaksanakan setelah ada Surat Edaran Menteri Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3 Hari
• Membuat Faktur Pajak/Surat Setoran Pajak (SSP). 1 Hari
• Koreksi Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannya. 1 Hari
• Pengajuan Daftar Gaji ke-13 dan kelengkapannya dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1 Hari
• Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SPP). 1 Hari
• Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM).
1 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
6 REMUNERASI DAN PERTANGGUNG JAWABANNYA

• Membuat Daftar Nominatif Remunerasi Pengadilan Negeri berdasarkan rekapitulasi absen dari Bagian Kepegawaian, dilaksanakan setelah ada Surat Perintah dari Pengadilan Tinggi. 1 Hari
• Koreksi Daftar Nominatif oleh Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagian Keuangan. 1 Hari
• Penandatanganan rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 1 Hari
• Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 1 Hari
• Daftar Nominatif Remunerasi harus ditandatangani oleh setiap Pegawai yang menerima remunerasi. 7 Hari
• Penandatanganan rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Kuasa Anggaran. 1 Hari
• Mengantar rekapitulasi pertanggungjawaban permintaan remunerasi Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi. 1 Hari
7 PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)

• Mengajukan permintaan Kartu Pengawas (Karwas) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pertanggungjawaban kas di bendahara pengeluaran tahun lalu untuk syarat pengajuan uang persediaan (UP). 3 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
8 PENGAJUAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)
• Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang bersifat mendesak untuk menunjang Uang Persediaan yang tidak cukup (dilaksanakan sesuai kebutuhan). Sesuai kebutuhan
• Pembuatan surat permohonan permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 1 Hari
• Membuat SPM Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan kelengkapannya. 1 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
9 PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

• Mengajukan ganti uang persediaan (GUP) dan kelengkapannya. 2 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
10 PENGAJUAN PEMBAYARAN DENGAN MEKANISME LS

• Membuat SPM langsung (LS) dan kelengkapannya. 1 Hari
• Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) kekantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 1 Hari
11 PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

• Menerima, membukukan dan menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada bank persepsi (kecuali hari jum’at libur dilaksanakan hari kerja sebelumnya). Setiap Jum’at
• Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoran untuk ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris. Setiap Senin
• Melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak Koordinator wilayah. Paling lambat tanggal 5 setiap bulan

C. PERTANGGUNG JAWABAN LAPORAN KEUANGAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 Laporan Bulanan Sistem Akuntansi Pengguna Anggaran (SAKPA)

• Pembuat Pelaporan memasukan data ke aplikasi setelah menerima bukti setoran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima sesuai format dari KPPN. 1 Hari
• Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah disetujui oleh KPPN akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SP2D tersebut di input ke aplikasi SAKPA. 2 Hari
• Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan hasil belanja selama sebulan antara satker dan KPPN. 1 Hari
• Membuat Laporan ke KORWIL dan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub Bag. Umum. Paling lambat tanggal 3 setiap bulannya diselesaikan 1 Hari Kerja
• Mengantar Laporan Keuangan ke Korwil, Biro Keuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARI dan Badan Pengawasan MARI paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
1 Hari
2 Laporan Keuangan Setiap Tri Wulan, Semester dan Tahunan

• Laporan Realisasi Belanja Triwulan pembuatan laporan keuangan hasil realisasi belanja selama 3 bulan diantar ke koordinator wilayah dan Mahkamah Agung RI. 2 Hari

D. PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ANGGARAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Buku Kas Umum

• Buku kas umum pada awal tahun diberi penomoran disetiap lembarnya dan diparaf oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 1 Hari
• Buku Kas Umum ditutup setiap bulannya dan ditandatangai oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). 1 Hari
2. Buku Pembantu

• Buku pembantu kas tunai dibukukan pada setiap transaksi dan ditutup setiap bulan. 1 Hari
• Buku pembantu bank dibukukan pada setiap transaksi yang ada di rekening giro. 1 Hari
• Buku pembantu pajak dibukukan pada setiap transaksi/pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) 1 Hari
• Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. 3 bulan sekali

IV. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
KEPANITERAAN PIDANA

A. PENYELESAIAN PERKARA
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Berkas Perkara diterima dari kejaksaan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas pada kepaniteraan pidana. 2 Hari
• Berkas perkara yang sudah lengkap,diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, dan kepada Panitera/Sekretaris untuk penunjukan Panitera Pengganti. 2 Hari
• Penyerahan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim untuk Penetapan hari sidang. 3 Hari
• Penetapan penahanan (terhadap terdakwa yang ditahan) oleh Ketua Majelis Hakim. 2 Hari
• Pemeriksa penyelesaian perkara ditangan Majelis Hakim sampai dengan pembacaan putusan.
Keterangan :
1. Waktu penyelesaian ini secara kasuistis perkara-perkara tertentu karena tingkat kesulitannya , namun tidak menyimpang dari SEMA No.06 tahun 1992.
2. Putusan tergantung dari waktu penahanan, minimal 10 (sepuluh) hari sebelum waktu penahanan berakhir. 90 Hari
• Putusan pengadilan yang dimintakan banding oleh terdakwa / penasehat hukum atau jaksa Penuntut Umum dan terdakwanya ditahan, supaya dilaporkan ke Pengadilan Tinggi pada hari itu juga. 1 Hari
• Berkas perkara yang dimintakan banding sudah harus dikirim ke Pengadilan Tinggi. 14 Hari
• Pemberitahuan putusan banding yang diterima Pengadilan Negeri, disampaikan kepada terdakwa dan Kejaksaan. 3 Hari
• Putusan banding yang dimohonkan Kasasi dan terdakwanya ditahan supaya di laporkan ke Mahkamah Agung RI. 1 Hari
• Putusan banding yang dimohonkan Kasasi ,sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung. 45 Hari
• Apabila permohonan Kasasi tidak memenuhi syarat formal ( terlambat menyatakan Kasasi atau tidak menyerahkan memori Kasasi ) maka Ketua Pengadilan Negeri membuat surat keterangan sebagaimana maksud Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung jo. SEMA No. 11 Tahun 2010. 1 Hari

B. PROSES BANDING
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Pernyataan banding dapat diajukan setelah putusan Pengadilan diucapkan. 7 Hari
• Laporan banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari permintaan banding diajukan. 1 Hari
• Pemberitahuan pernyataan banding dari pemohon banding kepada terbanding. 2 Hari
• Minutasi perkara banding dilaksanakan Panitera pengganti dan harus sudah diserahkan ke kepaniteraan Pidana. 7 Hari
• Tenggang waktu untuk memeriksa berkas perkara (Inzage). 7 hari
• Pengiriman berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi, (tanpa harus menunggu memori Banding) setelah pernyataan banding diterima/ diajukan. 14 Hari
• Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh pemohon banding (Penuntut Umum atau Terdakwa) sebelum diputus oleh Pengadilan Tinggi,harus diberitahukan kepada Pengadilan tinggi dan terbanding (Terdakwa atau penuntut Umum). Pada hari itu juga atau paling lama pada hari berikutnya
• Dalam setiap putusan harus dilampirkan Soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

C. PROSES KASASI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 Hari
• Laporan permohonan Kasasi kepada Mahkamah agung yang terdakwanya ditahan. 1 Hari
• Pemberitahuan pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah pernyataan Kasasi diterima. 2 Hari
• Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya setelah permohonan kasasi diajukan. 14 Hari
• Memori Kasasi (salinan) harus diberitahukan/diserahkan kepada termohon. 3 Hari
• Bila ada kontra memori Kasasi dari termohon Kasasi setelah termohon Kasasi salinannya diserahkan kepada Pemohon Kasasi. 3 Hari
• Pengiriman berkas Perkara ke Mahkamah Agung, sejak pernyataan kasasi diterima. 45 Hari
• Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft copy, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
• Minutasi perkara kasasi yang diputus bebas dan terdakwanya dalam tahanan, penyerahan salinan putusan kasasinya. 1 Hari

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Pengadilan Negeri menerima permohonan Peninjauan Kembali.
• Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri. 1 Hari
• Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 1 Hari
• Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan peninjauan kembali kepada Majelis Hakim yang ditunjuk. 1 Hari
• Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi persyaratan. 14 Hari
• Panitera Pengganti menyerahkan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Kepaniteraan Pidana. 2 Hari setelah sidang berakhir
• Kepaniteraan pidana setelah menerima berita acara pemeriksaan dan pendapat tersebut, harus sudah mengirimkan berkas Peninjauan Kembali tersebut ke Mahkamah Agung. 7 Hari

E. PROSES GRASI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Permohonan grasi diajukan oleh terdakwa atau keluarga terdakwa,untuk dicatat dalam register. 1 Hari
• Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara asli sampai dikirim ke Mahkamah Agung RI. 3 Hari

F. DELEGASI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/ Delegasi. 1 Hari
• Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus sudah dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima. 5 Hari
• Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan. 3 Hari
• Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. 2 Hari

G. LAPORAN PERKARA PIDANA UNTUK DISERAHKAN KEPADA KEPANITERAAN HUKUM
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada : Tanggal 3 tiap bulannya
• Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada : Tanggal 3 tiap 4 bulannya
• Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat : Tanggal 3 tiap 6 bulannya
• Panitera Muda Pidana menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum paling lambat pada : Tanggal 3 Januari
• Laporan pelaksanaan tugas Hakim Pengawas Pengamat (KIMWASMAT), paling lambat : Tanggal 3 setiap bulannya

V. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
KEPANITERAAN PERDATA

A. PENYELESAIAN PERKARA
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Kepaniteraan perdata menerima Pendaftaran gugatan / permohonan dari Pemohon. Biaya perkara ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, lalu dibuatkan SKUM dan biaya perkara yang ditentukan tersebut langsung dibayar oleh Pemohon kedalam rekening Pengadilan Negeri pada Bank yanag ditunjuk, dengan bukti pembayaran biaya perkara dari Bank tersebut kemudian perkara gugatan / permohonan dicatat / diergsiter dalam buku yang disediakan untuk itu. 1 Hari
• Berkas perkara lalu dilengkapi dengan formulir Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti, utnuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera. 1 Hari
• Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Penunjukan majelis Hakim dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti. 2 Hari
• Penetapan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Perngganti dicatat dalam buku register yang disiapkan untuk itu. 1 Hari
• Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk menangani pemeriksaan perkara, membuat /menetapkan hari sidang pertama. 1 Hari
• Tenggang waktu pemanggilan para pihak dengan hari sidang pertama. 7 Hari
• Dalam hal panggilan delegasi disesuaikan waktunya dengan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan delegasi, demikian pula terhadap panggilan luar negeri. 30 Hari
• Pemeriksaan, penyelesaian perkara ditangan Majelis Hakim sampai dengan pembacaan/pengucapan putusan, (diluar waktu mediasi yang diberikan). 150 Hari/5 Bulan
• Putusan yang selesai dibacakan / diucapkan oleh Majelis Hakim, siap ditandatangani dan pada hari itu juga dapat diserahkan
• Salinannya kepada para pihak, kecuali terdapat kesalahan ketikan untuk perbaikan. 1 Hari
• Panitera pengganti setelah selesai sidang pembacaan putusan, wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada kepaniteraan untuk dicatat dalam register. 1 Hari
• Panitera Pengganti menyelesaikan minutasi berkas perkara. 14 Hari

B. PROSES BANDING
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Perkara yang dimohonkan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau waktu putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan Pengadilan tersebut. 7 Hari
• Perkara yang dimohonkan banding, harus diberitahukan kepada Terbanding oleh Jurusita.
• Pihak Pembanding dapat mengajukan memori banding dan pihak Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.
• Para pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. 14 Hari
• Pengiriman berkas perkara banding (untuk putusan dilengkapi dengan soft copy) ke Pengadilan Tinggi terhitung tanggal pengucapan putusan oleh Majelis Hakim (tanpa menunggu memori banding. 30 Hari
• Memori banding yang diterima Pengadilan Negeri setelah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan penyerahan memori banding dengan dilampiri salinan kepada Terbanding, dan memori banding tersebut disusulkan pengirimannya ke Pengadilan Tinggi. 2 Hari
• Putusan banding yang diterima Pengadilan Negeri harus disampaikan kepada para pihak. 3 Hari

C. PROSES KASASI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Pernyataan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu : 14 Hari setelah Putusan Banding diberitahukan kepada para pihak
• Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi paling lama: 3 Hari setelah pernyataan diterima
• Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasi. 14 Hari setelah permohonan Kasasi diajukan
• Memori kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi. 3 Hari setelah memori diterima
• Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi. 14 Hari setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi

• Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertakan soft copy maka berkas dinyatakan tidak lengkap.
• Berkas perkara sudah harus dikirim ke Mahkamah Agung. 50 Hari
• Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak. 3 Hari setelah putusan diterima

D. PROSES PENINJAUAN KEMBALI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Penerimaan permohonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali. 1 Hari
• Pernyataan Peninjauan Kembali dapat diajukan dalam tenggang waktu: 180 Hari
• Pemberitahuan permohonan Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembal. 2 Hari

• Jawaban atas alasan Peninjauan Kembali dapat diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali setelah Termohon Peninjauan Kembali menerima alasan Peninjauan Kembali.
30 Hari
• Berkas Peninjauan Kembali harus dikirim ke Mahkamah Agung, setelah tanggapan diterima dari Termohon Peninjauan Kembali. 30 Hari
• Dalam setiap berkas harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila tidak disertai maka dinyatakan tidak lengkap.
• Dalam setiap putusan Peninjauan Kembali yang diterima dari Mahkamah Agung disertai soft copy.
• Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada pihak dalam waktu paling lama : 3 Hari setelah putusan diterima

E. DELEGASI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Permintaan bantuan pemberitahuan ke Pengadilan Negeri lain/ Delegasi. 1 Hari
• Penyelesaian permintaan bantuan tersebut harus dijalankan, setelah permintaan bantuan tersebut diterima paling lama : 3 Hari
• Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan Delegasi. 2 Hari
• Wakil Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar melaksanaka tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada Wapan dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekerjaannya. 1 Hari
• Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Delegasi untuk melaksanakan delegasi dari Pengadilan Negeri pemohon. 1 Hari

F. SITA DAN EKSEKUSI
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1 SITA JAMINAN

• Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita jaminan dari Majelis Hakim. 1 Hari
• Penunjukan jurusita. 1 Hari
• Jurusita melaksanakan sita jaminan setelah menerima berkas sita jaminan dari Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi. 3 Hari
• Penyerahan berkas sita jaminan kepada Kepaniteraan Perdata /bagian eksekusi perdata setelah pelaksanaan sita Jaminan 1 Hari
2

AANMANING

• Permohonan aanmaning yang diajukan diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN. 2 Hari
• Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan KPN. 1 Hari
• Penyerahan berkas aanmaning/peneguran oleh bag. eksekusi kepada KPN untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran dan pemanggilan oleh Juru Sita. 1 Hari
• Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan :
 Untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
 Apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri ybs.

7 Hari Kerja

14 Hari Kerja
• Pemanggilan Termohon oleh Jurusita. 1 Hari
• Jurusita membuat Berita Acara Peneguran. 1 Hari
3 SITA EKSEKUSI

• Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan mencatatnya ke dalam buku register eksekusi dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN.
2 Hari
• Pengetikan Penetapan Sita Eksekusi serta penandatangan Penetapan oleh KPN. 1 Hari
• Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan. 1 Hari
• Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi setelah menerima berkas sita eksekusi dari Bagian Ekseskusi. 3 Hari
• Penyerahan berkas sita eksekusi kepada bag. eksekusi perdata setelah pelaksanaan sita eksekusi. 1 Hari
4 EKSEKUSI RIIL/PENGOSONGAN

• Permohonan eksekusi yang diajukan setelah dibayar dan dibuatkan SKUM diteliti kelengkapannya oleh Panitera Muda Perdata dan didisposisi oleh Panitera / Sekretaris untuk diteruskan kepada KPN. 2 Hari
• Pengetikan Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN. 1 Hari
• Penunjukan Juru Sita oleh Panitera. 1 Hari
• Jurusita melaksanakan Rapat Koordonasi setelah menerima berkas eksekusi dari bag. Eksekusi. 3 Hari
• Jurusita melaksanaan pemberitahuan pelaksana eksekusi kepada para pihak. 3 Hari
• Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi perdata setelah pelaksanaa eksekusi 1 Hari
5 EKSEKUSI LELANG

• Surat masuk permohonan eksekusi, yang telah dibayar panjar dan dibuatkan SKUM diteliti kelengkapan berkas oleh Panitera Muda Perdata untuk disposisi KPN dan Pansek. 2 Hari
• Kepaniteraan Perdata/bag.eksekusi mempersiapkan penetapan KPN. 1 Hari
• Kepaniteraan perdata/bag. eksekusi mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang.
Catatan : Jangka waktu dapat menyesuaikan dengan faktor kesulitan masing-masing perkara. 2 Hari

G. LAPORAN PERKARA PERDATA
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
• Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda Hukum. Paling lambat tanggal 3 tiap bulannya
• Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulan kepada Panitera Muda Hukum. Paling lambat tanggal 3 tiap 4 bulannya
• Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda Hukum. Paling lambat tanggal 3 tiap 6 bulannya
• Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda Hukum. Paling lambat tanggal 3 Januari

VI. STANDARD OPERATING PROCEDURES ( SOP )
KEPANITERAAN HUKUM

A. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN BILANAN PERKARA PIDANA/PERDATA
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Panitera muda hukum menerima konsep Laporan Bulanan dari Pidana / Perdata untuk di tik. 2 hari
2. Laporan bulanan tersebut setelah di tik diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi. 1 hari
3. Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera. 1 hari
4. Laporan di tandantangan ke Panitera dan Ketua dan siap untuk dikirimkan. 2 hari

B. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN JASA HUKUM
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Mermbuat laporan Jasa hukum setelah di tik laporan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf. 2 hari
2. Laporan ditandatangankan ke Panitera dan Ketua dan siap dikirim. 2 hari

C. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN HAKIM
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima laporan bulanan evaluasi Kegiatan Hakim dari Pidana dan Perdata serta merekap jumlah perkara tersebut lalu di tik.
2 hari
2. Selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf. 1 hari
3. Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua selanjutnya siap untuk dikirimkan 2 hari

D. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN CATUR WULAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima konsep Laporan 4 bulanan (catur wulan) dari Pidana / Perdata untuk di tik 1 hari
2. Setelah selesai di tik diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi 1 hari
3. Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi selanjutnya diparaf oleh Wakil Panitera 1 hari
4. Setelah dari Wakil Panitera diserahkan ke Panitera untuk diparaf selanjutnya diserahkan ke Ketua untuk ditandatangani dan siap untuk dikirimkan 2 hari

E. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN SEMESTERAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima konsep laporan semester dari pidana dan perdata untuk di tik. 1 hari
2. Setelah selesai di tik diserahkan kepada Panmud Hukum untuk dikoreksi, setelah dikoreksi diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi kembali dan diparaf.
1 hari
3. Laporan tersebut ditandatangankan ke Panitera dan Ketua selanjutnya siap dikirim. 2 hari

F. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN WASMAT
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima laporan Wasmat dari Kepaniteraan pidana untuk dibuat laporannya. 1 hari
2. Setelah dibuat pengantar diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi , diparaf dan kemudian ditandatangani Panitera untuk selanjutnya siap dikirim. 1 hari

G. PROSEDUR PENYELESAIAN LAPORAN TAHUNAN
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1.
Menerima Laporan Tahunan dari Pidana dan Perdata untuk di tik. 1 hari
2. Laporan bulanan tersebut setelah selesai di tik diserahkan kepada Kepaniteraan Pidana / Perdata untuk dikoreksi dan diparaf. 1 hari
3. Laporan bulanan tersebut diserahkan kepada Wakil Panitera untuk dikoreksi dan diparaf. 1 hari
4. Laporan ditandantangankan ke Panitera dan Ketua selanjutnya siap untuk dikirimkan 2 hari

H. PENATAAN ARSIP
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima berkas perkara dari pidana dan perdata yang telah diminutasi. 1 hari
2. Berkas tersebut dicatat dalam register di Kepaniteraan Hukum. 1 hari
3. Setelah dicatat dan diregister disusun menurut daftar nomor urut.
2 hari
4. Diurut berdasarkan klasifikasi perkara dan dimasukan keruang arsip. 2 hari

I. PROSEDUR PENYELESAIAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM
NO KEGIATAN WAKTU PENYELESAIAN
1 2 3
1. Menerima pendaftaran badan hukum dari Notaris. 1 hari
2. Mencatat dan memberi nomor pendaftaran sampai selesai dan ditandatangankan ke Panitera. 1 hari
3. Menerima permintaan salinan putusan / kutipan putusan dari penyidik selanjutnya diserahkan ke bagian umum untuk didisposisikan ke Ketua, Pansek, Wapan. 2 hari
4. Setelah diterima kembali di Kepaniteraan Hukum, kemudian dicarikan berkas perkaranya. 2 hari
5. Kemudian di Fotocopy dan disahkan oleh Panitera atau Wakil Panitera kemudian dikembalikan ke Penyidik. 2 hari